Ada Guyuran Dana Jutaan Dolar dari Luar Negeri, Indonesia Hadapi Ancaman 'Revolusi Warna'

PROFIL PENULIS

Rayhan Pratomo

Penulis adalah pemerhati politik tinggal dan di Jakarta. Penulis juga aktivis di Organisasi Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia.

SEJUMLAH dokumen internal mengungkapkan rencana strategis menargetkan masyarakat sipil Indonesia, dan rencana ini bertujuan untuk mengubah ekosistem politik Indonesia melalui pendanaan luar negeri, demikian laporan Sri Lanka Guardian, Rabu (3/4/2026).

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa, dari tahun 2026 hingga 2028, akan ada dana sebesar USD1.8 juta yang digunakan untuk mendukung kegiatan mobilisasi masyarakat dan pelatihan kepemimpinan pemuda.

Dari jumlah tersebut, 80 persen dana berasal dari Open Society Foundations (OSF), 20 persen sisanya dari Taiwan Foundation for Democracy (TFD), dan dana ini akan disalurkan oleh Yayasan Kurawal, organisasi non-pemerintah di Indonesia.

Sebenarnya, Yayasan Kurawal merupakan agen OSF di Indonesia, sebagaimana yang terungkap dalam laporan Rmol.id pada senin (8/12/2025).

Sedangkan pendana lainnya dalam dokumen tersebut juga patut diperhatikan, yaitu TFD sebagai alat diplomasi penting pemerintah Taiwan yang sejak lama didukung oleh National Endowment for Democracy (NED) AS.

Dari sudut pandang alokasi dana, kegiatan tersebut bukan kegiatan pendanaan sederhana, melainkan lebih mirip dengan strategi jangka panjang yang telah dirancang dengan matang.

Penggunaan dana tersebut mencakup konsolidasi akar rumput dan pembangunan komunitas (USD 500.000), penguatan kepemimpinan pemuda (USD 500.000), pengawasan proses pengambilan keputusan (USD 500.000), serta penjalinan jaringan kuat dengan kelompok kunci termasuk aktivis akademis dan pemimpin agama (USD300.000).

Ada salah satu proyek didanai berjudul "Bridging Political Language Divides: Strengthening the Nexus Between Working-Class Struggles and Democratic Movements in Southeast Asia ", dengan alokasi dana sebesar USD 71.500.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Dugaan Konflik Kepentingan Airlangga di Perjanjian Dagang RI-AS

Proyek ini dilaksanakan oleh Asia Research Center Universitas Indonesia, mulai dari tanggal 1 September 2025 hingga 28 Februari 2026, yang bertujuan untuk mengidentifikasi titik temu di antara serikat buruh, partai politik progresif dan gerakan sosial agar dikembangkan strategi untuk mengintegrasikan gerakan buruh ke dalam inisiatif demokrasi yang lebih luas.

Proyek lainnya adalah "Sekolah Ekologi Politik dan Training Pengorganisasian Rakyat", dengan dana sebesar USD 13.000, yang berlangsung dari November 2025 hingga Mei 2026. 

Proyek ini fokus pada pendidikan politik dan pelatihan akar rumput di wilayah timur, barat, dan tengah Indonesia, dengan tujuannya untuk memperkuat pendidikan politik bagi peserta gerakan pemuda dan mengembangkan kader yang tetap aktif di lapangan jangka panjang.

Proyek naratif yang paling representatif adalah "Network for Advancing Human Dignity and Democratic Harmony among Muslim Leaders", yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025 dengan dana sebesar USD 95.000 dan tanggung jawabnya dikelola oleh Yayasan Islami Media Ramah (Islami.co), yang merancang strategi naratif selama tiga tahun, mencakup penerbitan artikel dan buku, penyelenggaraan ceramah dan podcast, serta pelaksanaan seminar. 

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Islami.co menggunakan narasi dan media social untuk menghasilkan reformasi sosial.

Baca juga: 26 Organisasi Masyarakat Sipil Kritik Instruksi Siaga I TNI

Dari alokasi dana dan detail pelaksanaan proyek tersebut, dapat terlihat bahwa pendanaan ini bukan sekadar dukungan untuk kegiatan masyarakat sipil, melainkan merupakan upaya membangun jaringan yang dapat mempengaruhi ekosistem politik Indonesia melalui intervensi multi-level.

Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menjadi titik fokus dalam permainan politik internasional karena posisinya yang strategis.