Tribunners / Citizen Journalism
Ketika Pemimpin Berpikir Jauh, Rakyat Sering Salah Paham
Strategi tak selalu diumumkan. Prabowo pilih diplomasi senyap di Board of Peace demi kepentingan bangsa.
Marsma TNI Dr. Ir. Hikmat Zakky Almubaroq, S.Pd., M.Si.
Wakil Dekan I FVLM Universitas Pertahanan RI
Mengurus anak saja membutuhkan taktik dan strategi.
Anak pertama memegang mobil-mobilan, adiknya memegang kereta-keretaan. Ketika sang adik merebut mainan kakaknya, seorang ibu yang bijak tidak akan menjelaskan seluruh strateginya kepada sang kakak secara terbuka. Ia cukup berkata, “Udah, kasihkan aja,” lalu berbisik pelan kepada kakaknya, “Nanti kalau adik sudah tidur, ambil lagi.”
Mengapa demikian? Karena jika strategi itu dijelaskan gamblang di depan sang adik, justru keadaan bisa kacau. Mainan bisa disembunyikan di balik baju, bahkan dirusak oleh sang adik. Strategi yang terlalu terbuka sering kali justru menggagalkan tujuan.
Itu baru urusan rumah tangga, Apalagi mengurus sebuah negara.
Strategi Tidak Selalu Perlu Dijelaskan
Dalam ilmu kepemimpinan dan strategi, tidak semua langkah harus diumumkan secara terang-benderang kepada publik, terlebih yang menyangkut kepentingan nasional dan masa depan bangsa. Negara-negara besar tidak pernah meletakkan seluruh kartu strateginya di atas meja. Sebab ketika semua langkah dibuka, pihak lain akan membaca, mengantisipasi, bahkan menggagalkannya. Ini bukan soal kerahasiaan, melainkan soal keamanan strategis bangsa.
Board of Peace dan Diplomasi Tingkat Tinggi Indonesia
Dalam konteks inilah, keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian Global) perlu dibaca secara jernih dan utuh. Langkah ini bukan keputusan spontan, apalagi simbolik kosong. Ia adalah sinyal strategis bahwa Indonesia memilih hadir di pusat pengambilan keputusan global, bukan berdiri di pinggir sebagai penonton.
Dunia hari ini berada dalam pusaran geopolitik yang kompleks. Konflik Gaza bukan sekadar tragedi kemanusiaan, tetapi simpul dari pertarungan kepentingan global: politik, keamanan, ekonomi, dan pengaruh kawasan. Dalam situasi seperti ini, kehadiran Indonesia di forum strategis internasional merupakan bentuk diplomasi tingkat tinggi atau high table diplomacy, yang hanya diberikan kepada aktor yang dipandang memiliki bobot dan kapasitas.
Prabowo dan Cara Berpikir Seorang Strategist
Prabowo bukan figur yang asing dengan dunia strategi. Ia ditempa puluhan tahun dalam lingkungan yang menuntut kemampuan membaca situasi secara holistik, integral, dan komprehensif. Ia memahami bahwa diplomasi modern tidak cukup dengan pernyataan moral dari kejauhan, tetapi memerlukan kehadiran langsung di ruang-ruang tempat arah perdamaian dirumuskan.
Paradoks Sosial Indonesia di Era Media Sosial
Namun persoalan sering kali muncul bukan di panggung global, melainkan di dalam negeri. Di sinilah kita berhadapan dengan tantangan sosial yang tidak sederhana. Indonesia kerap dipuji dunia sebagai the most naturally beautiful country oleh sejumlah media internasional. World Giving Index 2022 bahkan menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia, mencerminkan empati dan solidaritas sosial yang tinggi.
Akan tetapi, data global juga menunjukkan wajah lain yang patut menjadi refleksi bersama. Digital Civility Index 2022 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kesopanan digital terendah di kawasan Asia Pasifik, ditandai oleh tingginya ujaran kebencian dan agresivitas verbal di media sosial. Ruang digital kita kerap berubah menjadi arena saling serang, bukan ruang dialog.
Kondisi ini menjadi semakin rentan ketika dikaitkan dengan temuan International IQ Test 2022 yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan rata-rata IQ terendah di Asia Tenggara. Data ini bukan untuk merendahkan, melainkan menjadi cermin bahwa rendahnya literasi kritis berimplikasi serius. Masyarakat menjadi mudah dihasut dan gampang disulut; reaksi sering kali mendahului refleksi, emosi mengalahkan nurani.
Ancaman Nonmiliter dan Manipulasi Opini Publik
Dalam kajian ketahanan nasional, sebagaimana dibahas dalam literatur hybrid warfare sejak Frank G. Hoffman, diperkuat oleh kajian komunikasi strategis NATO Strategic Communications Centre of Excellence, laporan OECD tentang disinformasi dan ketahanan demokrasi, serta doktrin Lemhannas RI, kombinasi antara empati sosial tinggi, literasi kritis rendah, dan agresivitas digital merupakan medan subur bagi manipulasi opini publik. Disinformasi, polarisasi, dan kegaduhan pun menjelma menjadi ancaman nonmiliter yang efektif melemahkan bangsa tanpa perlu satu peluru pun ditembakkan.
Fenomena ini mengingatkan pada konsep crab mentality atau mental kepiting yang dikemukakan penulis Filipina Ninotchka Rosca. Ia menggambarkan sekumpulan kepiting di dalam ember: meski bibir ember sudah dekat, tak satu pun berhasil keluar. Bukan karena tak mampu, melainkan karena setiap kali ada satu kepiting yang hendak naik, kepiting lain menariknya kembali ke bawah.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/universitas-pertahanan-buka-pendaftaran-s1-beasiswa-tahun-20203.jpg)