Dua Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Ekonomi Papua Dorong Arah Baru Otonomi Khusus

Ringkasan Berita:

• Keberlanjutan kebijakan Otsus tidak boleh berhenti pada aspek administratif.
• Otonomi Khusus adalah wujud keadilan sosial bagi masyarakat Papua.
• Pembangunan tidak boleh timpang antara provinsi lama dan provinsi baru.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Ekonomi Papua lima aspirasi strategis yang dinilai krusial untuk memastikan Otonomi Khusus (Otsus) Papua benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua.

Kedua orang tersebut yakni Yanni dan Billy Mambrasar dalam Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dihadiri langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. 

Yanni dan Billy menegaskan, keberlanjutan kebijakan Otsus tidak boleh berhenti pada aspek administratif, melainkan harus menyentuh sisi kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi, dan masa depan generasi muda Papua.

“Otonomi Khusus adalah wujud keadilan sosial bagi masyarakat Papua. Sudah saatnya implementasi kebijakan ini benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat, bukan hanya berhenti di level birokrasi,” ujar Yanni dikutip Selasa (4/11/2025).

Billy menambahkan, generasi muda Papua siap mengambil peran sebagai mitra aktif pemerintah dalam mempercepat perubahan di tanah kelahiran mereka. 

“Kami tidak ingin Papua hanya menjadi penerima kebijakan. Kami ingin menjadi penggerak. Kami ingin Papua maju bersama Indonesia, dengan cara yang adil dan berkelanjutan,” ujar Billy.

Keduanya kemudian memaparkan lima aspirasi utama hasil pembahasan Komite Eksekutif Otsus Papua yang merefleksikan kebutuhan nyata di lapangan, di antaranya:

1. Penambahan Anggaran Otonomi Khusus untuk Enam Provinsi Baru

Yanni dan Billy menyoroti bahwa alokasi anggaran Otsus sebesar 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) masih belum cukup menjawab tantangan pembangunan di enam provinsi baru hasil pemekaran wilayah Papua. 

Dengan kondisi geografis yang luas dan tantangan infrastruktur yang kompleks, mereka menilai perlunya penyesuaian anggaran yang lebih proporsional.

“Pembangunan tidak boleh timpang antara provinsi lama dan provinsi baru. Keadilan fiskal adalah fondasi bagi keadilan sosial,” tegas Yanni.

2. Penyaluran Langsung Dana Otsus kepada Orang Asli Papua melalui Skema BLT

Birokrasi yang panjang dan lambat sering kali membuat dana Otsus tidak segera sampai ke masyarakat yang membutuhkan. 

Karena itu, Yanni dan Billy mendorong agar sebagian dana disalurkan langsung melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk orang asli Papua, dengan sistem pengawasan digital agar tetap transparan dan akuntabel.