Atasi Backlog Perumahan, HIMPERRA Dukung Program Tiga Juta Rumah Prabowo

Ringkasan Berita:

• HIMPERRA mendukung penuh program 3 juta rumah yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan angka backlog perumahan.
• Saat ini HIMPERRA menjadi organisasi pengembang perumahaterbesar ke-3 di Indonesia dengan 3.000 lebih anggota.
• Milad ke-7 HIMPERRA dirayakan dengan penyerahan 7 unit rumah gratis ke masyarakat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) menyatakan mendukung penuh program 3 juta rumah yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan angka backlog perumahan saat ini.

Solusi untuk merealisasikan program ini adalah penyediaan uang muka (DP) rumah FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebanyak 70.000 unit.

FLPP merupakan program pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membeli rumah pertama mereka melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.

Program ini menyediakan dukungan pendanaan dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan. 

"Program DP 70 ribu rumah FLPPini umerupakan salah satu bentuk kongkrit dukungan HIMPERRA terhadap pelaksanaan program tiga juta rumah  yang dicanangkan Pemerintah," ungkap Ari Tri Priyono, Ketua Umum HIMPERRA dalam pernyataan tertulis dikutip Minggu, 2 November 2025.

Dia menjelaskan, saat ini HIMPERRA menjadi organisasi pengembang perumahaterbesar ke-3 di Indonesia dengan 3.000 lebih anggota mendukung penuh program ini.

Dia menjelaskan, 80 persen anggota HIMPERRA saat ini adalah developer perumahan-perumahan bersubsidi yang tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

Sementara itu, merayakan milad organisasinya yang ke-7, HIMPERRA mengangkat tema “Peduli dan  Berbagi Untuk Negeri”.  

Menurut  Ari Tri Priyono, tema ini diangkat sebagai bentuk syukur organisasi yang dipimpinnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait yang telah banyak memberikan perubahan positif di bidang pembangunan perumahan di Indonesia.

Misalnya, adanya penambahan kuota rumah subsidi tahun 2025 dari 220 ribu menjadi 330 ribu unit dan perluasan pasar rumah subsidi dengan menaikkan batas gaji konsumen yang bisa beli rumah subsidi dari Rp6 juta menjadi Rp12 juta.

Fokus batas gaji ini menyasar mereka yang bergaji single, dan  bagi mereka yang bergaji double yang dinaikkan dari Rp7 juta menjadi Rp14 juta. 

Baca juga: Soal Kontroversi Iuran Pekerja untuk Tapera, HIMPERRA Minta Gencarkan Sosialisasi

Dia juga menilai positif terbitnya  SKB tiga Menteri (Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR/BPN) yang membebaskan konsumen membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi.

Begitu juga upaya mendongkrak penjualan rumah non subsidi pemerintah melalui Kementerian Keuangan memperpanjang PPN ditanggung pemerintah 100 persen hingga tahun 2027 untuk pembelian rumah maksimal Rp2 miliar.

Di akhir 2025 pemerintah menambah lagi insentif untuk semakin menggairahkan pembangunan perumahan nasional dengan meluncurkan KUR untuk UMKM stake holder perumahan senilai Rp150 triliun.