Prabowo Kumpulkan Eks Bos BI dan Menteri Era SBY, Berbagi Pengalaman Saat Hadapi Krisis 2008

Ringkasan Berita:

• Pertemuan digelar khusus untuk meminta pengalaman para tokoh tersebut dalam menghadapi krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 silam
• Para tokoh senior tersebut membagikan data pembanding mengenai kondisi inflasi dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang melonjak tajam pada masa lalu akibat krisis minyak dunia
• Pemerintah menggunakan catatan sejarah tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memetakan langkah mitigasi risiko ekonomi ke depan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah tokoh yang pernah menjabat sebagai menteri dan Gubernur Bank Indonesia (BI) era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Para tokoh yang hadir dalam pertemuan itu merupakan para pejabat ekonomi yang rata-rata mengabdi pada periode tahun 2004 hingga 2014.

Di antaranya adalah mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta, hingga Mantan Dubes RI untuk China Sudrajat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut digelar khusus untuk meminta pengalaman para tokoh tersebut dalam menghadapi krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 silam.

"Dan dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014," ujar Airlangga setelah pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Baca juga: Prabowo Targetkan Nilai Tukar Rupiah Rp16.800-17.500 pada 2027, Ekonom: Banyak PR Besar Pemerintah

Menurut Airlangga, para tokoh senior tersebut membagikan data pembanding mengenai kondisi inflasi dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang melonjak tajam pada masa lalu akibat krisis minyak dunia. 

Ia mengatakan pemerintah menggunakan catatan sejarah tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memetakan langkah mitigasi risiko ekonomi ke depan.

"Dalam pertemuan tersebut mereka menyampaikan beberapa catatan yang terjadi dan mereka mengatakan kalau di masa lalu inflasi kita di periode sekitar 17 persen dan juga terjadi perubahan nilai kurs akibat krisis minyak di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar, ada pada waktu itu penyesuaian harga sehingga inflasinya bisa naik ke 27 persen," kata Airlangga.

Baca juga: Respons Pidato Presiden di DPR, P2N Nilai Kebijakan Ekonomi Prabowo Perkuat Ketahanan Nasional

Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi makro Indonesia saat ini jauh lebih kokoh dibandingkan dengan situasi krisis di masa lalu.

Salah satu indikatornya terlihat dari angka depresiasi nilai tukar rupiah yang masih terjaga di level yang jauh lebih rendah.

"Nah, kalau kita cek dengan konteks hari ini relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya. Dan dari situ sebetulnya kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi ke depan," ucapnya.

Menindaklanjuti masukan para tokoh tersebut, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan tim ekonomi pemerintah untuk memperketat pengawasan regulasi finansial.

Dijelaskan Airlangga, fokus utama jangka pendek adalah menjaga tingkat kehati-hatian perbankan nasional serta mengkaji penguatan struktur permodalannya.

"Dan tentu Bapak Presiden meminta kami beserta Menteri Keuangan untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita. Kita memang jumlah perbankan banyak dan mungkin kita perlu kaji bagaimana permodalannya untuk diperkuat," pungkasnya.