ASN WFH Tiap Hari Jumat untuk Hemat BBM, Pakar: Kalau Berjalan Baik Lumayan Hadapi Krisis Energi

Ringkasan Berita:

• Menurut Djohan, jika tujuan WFH itu memang untuk menghemat energi, maka kebijakan tersebut bisa mengurangi mobilitas dan operasional kantor.
• Apalagi, kata Djohan, jumlah pegawai ASN sejauh ini sudah mendekati hampir 6 juta.
• Sehingga, jika kebijakan WFH itu benar-benar berjalan dan dikontrol dengan baik, maka Indonesia akan bisa menghadapi krisis energi.

TRIBUNNEWS.COM - Pakar Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, menanggapi terkait kebijakan Pemerintah yang menerapkan Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di pusat dan daerah setiap hari Jumat.

WFH yang mulai diberlakukan 1 April 2026 ini merupakan bagian dari adaptasi atas kondisi geopolitik global yang telah mengganggu rantai pasok energi akibat dampak perang Timur Tengah.

Sehingga membuat harga minyak dunia melonjak dan mengharuskan pemerintah mencari cara untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan WFH tersebut, diatur melalui surat edaran Menpan RB dan Mendagri. Dengan adanya WFH, Pemerintah berharap terjadi perubahan sistem kerja pemerintah menjadi lebih berbasis digital.

Menurut Djohan, jika tujuan WFH itu memang untuk menghemat energi, maka kebijakan tersebut bisa mengurangi mobilitas dan operasional kantor.

"Jadi kalau itu betul-betul bisa berjalan dengan baik ya akan berkuranglah mobilitas dan juga operasional kantor untuk biaya akan menurun," ungkap Djohan, Rabu (1/4/2026), dikutip dari YouTube Trijaya FM MNC.

"Dengan demikian terjadi penghematan ya dalam mengurangi mobilitas pegawai ASN, mengurangi operasional kantor, itu kan ada listrik, ada AC, ada alat kerja yang lain," kata Djohan.

Apalagi, kata Djohan, jumlah pegawai ASN sejauh ini sudah mendekati hampir 6 juta.

Sehingga, jika kebijakan WFH itu benar-benar berjalan dan dikontrol dengan baik, maka Indonesia akan bisa menghadapi krisis energi.

"Ini data 2025 ASN itu 5,9 juta. Jumlah pegawai-pegawai ini kan gini, jadi ada ASN yang di nasional itu di pusat ini sekitar 20 persen dari 6 jutaan itu dan 80 persen di daerah nih, tersebar di pemda-pemda."

"Kalau bupati, gubernur kontrol jaga betul, pusat juga para menteri juga ngawal dan kemudian pedomannya juga clear dan jelas nanti yang akan diturunkan SE-nya oleh Menpan dan Mendagri, maka ini lumayanlah bagi keadaan untuk menghadapi tantangan krisis energi dalam rangka menurunkan pembiayaan negara ya dan juga hemat bagi para ASN-nya," papar Djohan.

Baca juga: Komisi II DPR Minta Pengawasan Ketat Kebijakan WFH ASN Setiap Jumat

Selain WFH, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah juga memutuskan untuk membatasi penggunaan mobil dinas hingga 50 persen, terkecuali untuk mobil dinas operasional dan kendaraan listrik. 

Dengan kebijakan tersebut, diharapkan penggunaan transportasi publik lebih maksimal.

“Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” katanya dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).