WFH ASN Setelah Lebaran, Benarkah Bisa Pangkas Konsumsi BBM hingga 20 Persen?

Ringkasan Berita:

• Penutupan Selat Hormuz picu ancaman krisis energi. 
• Pemerintah siapkan WFH ASN demi hemat BBM, namun pengamat Nailul Huda menilai dampaknya belum signifikan.

TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran global.

Penutupan jalur distribusi minyak mentah dunia di Selat Hormuz oleh Iran berpotensi menimbulkan krisis energi global, termasuk bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor energi fosil.

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Skema ini direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan, dengan opsi diperluas ke sektor swasta, sebagai upaya menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kebijakan serupa sebelumnya telah diterapkan di sejumlah negara, mulai dari pembatasan mobilitas hingga pengaturan jam kerja guna mengurangi penggunaan energi.

Di Indonesia, WFH bahkan diklaim mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen. Namun, klaim tersebut menuai perdebatan.

Apakah Akan Efektif Menghemat BBM?

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai kebijakan WFH tidak serta merta efektif dalam menekan konsumsi BBM secara signifikan.

"Yang pasti, kebijakan tersebut tidak serta merta efektif dan tidak dapat disebut langsung menghemat 20 persen konsumsi BBM. Kita harus pahami dulu konsumsi BBM oleh siapa. Pegawai ASN misalkan akan menerapkan WFH satu kali seminggu, jumlah ASN berapa? Apakah semuanya menggunakan kendaraan pribadi?," terang Nailul, Jumat (27/3/2026).

Ia juga menyoroti kompleksitas jika kebijakan WFH diperluas ke sektor swasta. Menurutnya, tidak semua sektor memiliki pola mobilitas yang sama, terutama sektor logistik yang tetap aktif setiap hari.

"Belum lagi jasa logistik yang memang setiap hari bermobilitas. Kemudian, sekolah akan menerapkan hal serupa, ya orang tua-nya kan tetap harus bekerja kalo di sektor swasta. Jadi tidak efektif juga kebijakan WFH ini dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM secara signifikan," ujarnya.

Nailul menegaskan bahwa solusi jangka panjang seharusnya tidak hanya berfokus pada pembatasan mobilitas, tetapi juga pada langkah struktural untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Yang harus dilakukan adalah mempercepat transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Momentum kenaikan harga minyak dunia harus jadi pijakan untuk mempercepat penggunaan EBT. Dimulai dari industri yang masih banyak menggunakan minyak solar," tuturnya.

Selain itu, ia mendorong kebijakan yang lebih konkret, seperti mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum sebagai langkah yang dinilai lebih efektif.

"Wajibkan pejabat dan pegawai ASN untuk menggunakan transportasi umum berbasiskan bis atau kereta untuk berangkat kerja. Hal ini justru akan hemat dan tidak memotong alur pelayanan publik," jelasnya.

Lebih lanjut, Nailul juga menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan akibat potensi krisis energi global. Ia menyarankan agar pemerintah mengalihkan prioritas anggaran ke sektor yang lebih berdampak langsung.