Wacana Study from Home dan Implementasi Keamanan Anak di Ruang Digital Beririsan, Ini Tantangannya

Ringkasan Berita:

• Pemerintah mengkaji pembelajaran daring mulai April 2026 untuk menekan mobilitas harian dan konsumsi BBM di tengah tekanan geopolitik global terhadap pasokan energi.
• Rencana ini berjalan berdekatan dengan implementasi PP TUNAS pada 28 Maret 2026.
• Keberhasilan kebijakan bergantung pada kesiapan infrastruktur, akses internet, dukungan orang tua.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, tengah mengkaji opsi pembelajaran daring atau study from home mulai bulan April 2026.

Rencana ini sebagai bagian dari upaya penghematan energi nasional, di tengah kondisi geopolitik global yang belum stabil dan berpotensi memicu tekanan terhadap pasokan serta harga energi.

Pada saat yang bersamaan, implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2026 sebagai langkah untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

Penerapan pembelajaran daring secara selektif dinilai mampu menekan mobilitas harian yang berdampak langsung pada penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah juga menegaskan komitmennya tetap mengutamakan kenyamanan siswa dan guru dalam menjalankan proses belajar mengajar.

Kebijakan penghematan energi lintas sektor ini direncanakan mulai berlaku efektif pada bulan depan, dan masyarakat diharapkan dapat beradaptasi dengan pola baru ini guna mendukung ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.

Dalam konteks ini, pembelajaran dari rumah menjadi salah satu opsi kebijakan yang dipandang dapat memberikan kontribusi terhadap pengurangan konsumsi energi secara lebih luas.

Apabila ditilik lebih dalam, kedua kebijakan ini memiliki tujuan yang penting dan saling berkaitan.

Study from home diarahkan menjawab kebutuhan efisiensi energi, sementara PP TUNAS bertujuan menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Baca juga: Skolla: Raih Juara dengan Paket Belajar Online Unggulan dan Diskon Menarik

Kendati demikian, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi keduanya sangat bergantung pada tingkat kesiapan yang menyeluruh.

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hilmi Adrianto, menyampaikan bahwa kebijakan yang bersifat restriktif tanpa landasan manajemen risiko akan menciptakan ketidakpastian hukum.

Hilmi menekankan perlunya keseimbangan yang proporsional, terlebih wacana kebijakan study from home juga mendesak untuk diimplementasikan.

“Masa transisi yang realistis, sekurang-kurangnya 12 bulan, diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kesiapan seluruh pihak serta terjaganya stabilitas ekosistem digital,” kata Hilmi beberapa waktu lalu.

Pengalaman saat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa pembelajaran daring tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga kesiapan infrastruktur, akses terhadap perangkat dan jaringan internet, serta kapasitas pendampingan dari orang tua dan lingkungan sekolah.

Sementara upaya pemerintah dalam mempertimbangkan dukungan seperti akses internet merupakan langkah positif yang perlu terus diperkuat agar pelaksanaan pembelajaran dari rumah dapat berjalan secara optimal dan inklusif.