Prabowo Dikabarkan Reshuffle Kabinet, Demokrat & PKB Kompak: Hak Prerogatif Presiden

Ringkasan Berita:

• Partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menanggapi kabar mengenai perombakan atau reshuffle kabinet.
• Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
• Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan kewenangan untuk mengangkat maupun memberhentikan menteri berada di tangan kepala negara.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menanggapi kabar mengenai perombakan atau reshuffle kabinet yang disebut akan segera dilakukan tidak lama lagi.

Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

Baca juga: Respons Isu Reshuffle Kabinet, Sarmuji Sebut Hubungan Golkar dan Presiden Prabowo Sangat Baik

"Kita serahkan Pak Presiden. Itu hak prerogatif Presiden, reshuffle ya. Oke. Cukup ya? Itu nanti, itu kan hak prerogatif Presiden," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron juga menyatakan hal serupa. 

Ia mengatakan kewenangan untuk mengangkat maupun memberhentikan menteri berada di tangan kepala negara.

"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, sehingga untuk mengangkat dan memberhentikan menteri menjadi kewenangan presiden," jelasnya.

Pernyataan kedua elite partai tersebut muncul di tengah beredarnya rumor reshuffle kabinet dalam waktu dekat. 

Meski isu pergantian menteri ramai diperbincangkan publik, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Istana.

10 Daftar Nama Menteri yang Berpotensi Direshuffle

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto yang dirumorkan terjadi pada Februari 2026 sudah menjadi keniscayaan jika mengacu pada penilaian publik terhadap kinerja sejumlah menteri.

"Ada rumor Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle pada Februari 2026. Rumor itu diharapkan memang jadi kenyataan. Sebab, secara objektif beberapa menteri memang dinilai masyarakat kinerjanya rendah," kata Jamiluddin saat dikonfirmasi, Selasa (27/1/2026).

Ia menyebut penilaian publik itu tercermin dalam sejumlah hasil survei, termasuk rilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang pernah memuat delapan nama menteri dan dua kepala badan yang dinilai memiliki kinerja terburuk dan layak di-reshuffle.

Delapan menteri dan dua kepala badan tersebut adalah:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia
2. Kepala BGN Dadan Hindayana
3. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai
4. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
5. Menteri Kebudayaan Fadli Zon 
6. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana
7. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan
8. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmoko
9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid

"Ke-10 nama itu oleh CELIOS dinilai minus, dengan minus tertinggi diperoleh Bahlil (-151). Dari 10 nama ini, sebagian memang kerap disuarakan pengamat dan masyarakat untuk di-reshuffle. Karena itu, 10 nama itu kiranya memang layak dipertimbangkan untuk di-reshuffle," ujarnya.