RI Pinjam Rp 4 Triliun ke Bank Dunia Guna Atasi TBC, Dorong Penyediaan Vaksin Regional

Ringkasan Berita:

• Penderita TBC di Indonesia mencapai 845 ribu orang
• Bank Dunia telah menyetujui pinjaman sebesar 300 juta dolar AS
• Penyediaan vaksin regional perlu dipertimbangkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia menjadi satu negara dengan beban penyakit Tuberkulosis atau TBC tertinggi di dunia.

Diperkiraan jumlah penderita TBC mencapai 845 ribu orang dengan angka kematian 98 ribu orang atau setara 11 kematian per jam.

Penanggulangan TBC di Indonesia sudah dilakukan sejak 70 tahun lalu.

Namun, Indonesia masih menduduki peringkat negara dengan beban TBC ke-2 tertinggi di dunia.

Direktur Manajemen dan Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Agusdini Banun Saptaningsih mengatakan sejauh ini, Bank Dunia telah menyetujui pinjaman sebesar 300 juta dolar AS (Rp 4 triliun) untuk program penanggulangan tuberkulosis di Indonesia.

Baca juga: AI Bisa Deteksi Penyakit Mulai Diabetes hingga TBC, Bakal Gantikan Peran Dokter?

Dana tersebut dicairkan berdasarkan pencapaian hasil terukur yang spesifik dan memastikan bahwa pinjaman tersebut terkait dengan keberhasilan implementasi hasil program.

"Karena itu penyediaan (vaksin) regional perlu dipertimbangkan, karena membantu mengurangi gangguan pasokan akibat bencana besar yang terjadi secara tiba-tiba," ujarnya dalam pernyataannya, Minggu(2/11/2025).

Baca juga: Bupati Bogor Dukung Optimalisasi Program MBG dan Penuntasan TBC Lewat Penguatan Satgas

Organisasi internasional yang berfokus pada kesehatan di kawasan Amerika, Pan American Health Organization (PAHO) menempatkan pendanaan kesehatan sebagai satu prioritas utamanya termasuk dalam mendukung ketersediaan dan distribusi vaksin.

Beri Insentif Kepada Produsen Regional

PT Bio Farma (Persero)  menyebut salah satu langkah yang dilakukan *PAHO* dalam pendanaan vaksin adalah memberikan insentif kepada produsen regional untuk menjalin perjanjian pengadaan demi respons cepat dan menunjukkan efisiensi yang baik.

"Indonesia telah menerapkan prinsip serupa dalam pengadaan bersama di setiap program kesehatan nasional. Pertama Kemenkes melakukan pengadaan vaksin terpusat yang bekerja sama dengan divisi pasokan UNICEF, demi memastikan stabilitas pasokan nasional dan daya saing harga," kata Agusdini.

Kedua, lanjut Agusdini, kontrak multi-pemasok dan mekanisme e-katalog merupakan bentuk kontrak kelompok. Hal ini yang memungkinkan produsen vaksin nasional, seperti Bio Farma dan produsen vaksin lainnya dapat berpartisipasi.

Ketiga, Kemenkes mendukung tujuan transformasi kesehatan nasional, meningkatkan ketahanan rantai pasok, dan mendorong produksi lokal untuk memastikan keberlanjutan.

"Pengadaan Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV) yang dibiayai melalui hibah yang dilakukan sesuai dengan peraturan pengadaan umum nasional yang mewajibkan prioritas pada produk yang diproduksi secara lokal dan memenuhi standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)," katanya.

Agusdini juga mengatakan Indonesia telah menerapkan beberapa strategi pembiayaan inovatif untuk memastikan pengiriman vaksin, terapi, dan diagnostik yang tepat waktu dan efisien, terutama untuk program nasional.

Program pasar lanjutan yang melihat dari model UNICEF hingga Integrated Marketing Communication (IMC) atau Komunikasi Pemasaran Terpadu.