Bupati Pati Lolos dari Pemakzulan, Komisi II DPR: Harus Ada Evaluasi 

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menghargai keputusan DPRD Kabupaten Pati yang tidak memakzulkan Bupati Sudewo.
• Ia berharap rekomendasi perbaikan kinerja dijalankan secara optimal.
• Usulan pemakzulan terhadap Bupati Sudewo muncul akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang memicu penolakan publik dan aksi unjuk rasa besar-besaran di Pati.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menghormati langkah DPRD Kabupaten Pati yang tak jadi melakukan pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

Namun, Dede berharap rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya dijalankan oleh Sudewo.

"Semua keputusan yang diambil kita hargai. Semoga jalan yang ditawarkan DPRD akan diikuti oleh bupati sebaik-baiknya," kata Dede kepada wartawan, Minggu (2/11/2025).

Politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya adanya mekanisme evaluasi setelah keputusan tersebut. 

"Tetapi harus ada evaluasi misal 6 bulan, setahun. Apakah benar ada perbaikan yang menyentuh kebutuhan rakyat banyak, atau tidak," ujar Sudewo. 

Selain itu, Dede meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut memastikan adanya penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Dan Kemendagri juga harus bisa memberikan sanksi sesuai aturan juga kepada bupati agar ada efek jera," tuturnya. 

Sebelumnya, dalam rapat paripurna pada Jumat (31/10/2025), DPRD Kabupaten Pati memutuskan tidak memakzulkan Bupati Sudewo. 

Dari tujuh fraksi yang ada, hanya Fraksi PDIP yang menyatakan setuju dengan usulan pemakzulan, sementara enam fraksi lainnya memilih memberikan rekomendasi perbaikan kinerja.

Usulan pemakzulan terhadap Sudewo muncul sebagai buntut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. 

Kebijakan tersebut memicu penolakan luas dari masyarakat dan aksi unjuk rasa besar-besaran di Kabupaten Pati. 

DPRD kemudian membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut sebelum akhirnya mengambil keputusan dalam sidang paripurna.