Syarat Jokowi ketika Projo Bakal Jadi Partai Politik: Bersifat Super Tbk, Kantor Online

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Projo, Freddy Damanik membeberkan syarat-syarat yang diinginkan Jokowi ketika Projo menjadi partai politik.
• Yakni menjadi partai yang bersifat Super Tbk dan berkantor secara online.
• Terkait syarat kedua, alasan Jokowi yakni para kader nantinya tidak mencari uang dari hasil korupsi hanya sekedar untuk membiayai operasional Projo.
• Kendati demikian, Jokowi disebut Freddy masih bimbang terkait perlu atau tidaknya kembali berpartai setelah lengser.

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua relawan Pro Jokowi (Projo), Freddy Damanik, menyampaikan syarat dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), ketika Projo akan berubah menjadi partai politik (parpol).

Pertama, Jokowi ingin agar Projo nantinya bertransformasi menjadi parpol yang bersifat 'Super Tbk'.

Adapun branding partai Super Tbk sebenarnya sudah tersemat di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejak kongres yang digelar di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Lebih jauh, Freddy mengatakan 'partai Super Tbk' yang dimaksud Jokowi yakni adanya transparansi hingga ketua umum harus dipilih oleh seluruh anggota.

"Kalau memang saya harus berpartai, saya tidak mau partai yang saya ada, saya bangun, seperti partai-partai konvensional."

"Saya mau itu harus menjadi partai Super Terbuka yaitu dari sisi transparansi lalu ketua umumnya dipilih oleh seluruh anggota partai," kata Freddy menirukan perkataan Jokowi dalam wawancara eksklusif yang tayang di YouTube Tribunnews, Jumat (31/10/2025).

Baca juga: Mengintip Arena Kongres III Projo di Hotel Bintang Lima, Ada Ruang VIP Khusus untuk Jokowi

Tak sampai di situ, dari sisi operasional, Jokowi juga ingin agar Projo tidak membangun kantor-kantor, tetapi cukup aktif terkait kepengurusannya secara online.

Freddy menuturkan langkah tersebut diinginkan Jokowi demi menghemat operasional Projo.

Jokowi, kata Freddy, khawatir jika operasional Projo membengkak ketika menjadi partai, maka para kader akan mencari cara untuk menutupi biayanya melalui korupsi.

"Memungkinkan tidak, kantor-kantor itu dibuat secara online karena diskusinya demi menghemat operasional partai."

"Karena kalau partai-partai konvensional, maka akan terjebak kembali dengan hal yang sama yaitu biaya operasional besar. Lalu nanti akan terjebak mencari anggaran-anggaran dari APBN," jelasnya.

Kendati demikian, dia menyebut Jokowi saat ini masih bergulat dengan perlu atau tidaknya untuk berpolitik praktis seperti bergabung dengan parpol atau menjadikan Projo sebagai partai.

Pasalnya, Jokowi, sambung Freddy, mengaku gerah dengan para politikus yang terus menyerangnya.

Namun, di sisi lain, Jokowi juga menganggap tidak perlu berpartai ketika dirinya sudah didukung oleh rakyat.

"(Jokowi mengatakan) Padahal saya ini dipilih rakyat Indonesia bukan saya menunjukkan saya seolah-olah orang hebat, bukan. Rakyat yang memberikan kepercayaan kepada saya dan politisi itu tidak mau jujur melihat itu."