Debat Panas Bahas Polemik Utang Whoosh, PSI Sebut PDIP Tidak Inginkan Impian Berkelanjutan

Ringkasan Berita:

• Debat memanas antara PSI dan PDIP terjadi saat membahas polemik utang proyek Whoosh, usai pernyataan Jokowi bahwa proyek tersebut adalah investasi sosial, bukan untuk mencari laba.
• Ferdinand Hutahaean (PDIP) menilai Whoosh bukan kebutuhan dasar masyarakat dan tidak layak disebut investasi sosial karena bersifat business to business, bahkan menyebut proyek ini janggal dan perlu diselidiki aparat hukum.
• PSI melalui Bestari Barus menilai sikap PDIP menunjukkan ketidakberpihakan pada rakyat kecil.

TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memanas dalam perdebatan terkait polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. 

Perdebatan itu merupakan buntut panjang dari pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut proyek Whoosh bukan ditujukan untuk mencari laba, melainkan sebagai investasi sosial.

Politisi PDIP, Ferdinand Hutahaean mengaku terkejut dengan pernyataan Jokowi tersebut.

Ia menilai proyek Whoosh tidak dapat dikategorikan sebagai investasi sosial maupun public service obligation (PSO) karena bukan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

“Saya cukup kaget dan sedikit heran mendengar beliau menyampaikan bahwa ini adalah investasi sosial. Kereta cepat ini bukan kebutuhan mendasar masyarakat,” kata Ferdinand dalam program Interupsi yang diunggah di kanal YouTube Official iNews, Kamis (30/10/2025).

Program tersebut bertemakan 'Utang Whoosh Menumpuk Jadi Beban, Antara Ambisi Jokowi atau Keberanian?'.

Menurutnya, kebutuhan transportasi yang lebih layak disebut sebagai kebutuhan dasar masyarakat adalah TransJakarta, bukan Whoosh.

Ia menegaskan, meskipun TransJakarta merugi, subsidi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta tetap layak karena fungsinya melayani kepentingan publik.

“TransJakarta juga merugi, tapi karena itu kebutuhan mendasar masyarakat maka disubsidi setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta,” ujarnya.

Ferdinand menambahkan, proyek Whoosh bersifat business to business (B2B), sehingga tidak tepat jika dikategorikan sebagai proyek sosial.

Ia juga menyoroti kejanggalan dalam proses proyek tersebut yang menurutnya patut diselidiki oleh aparat penegak hukum.

Baca juga: Profesor NTU Singapura Sebut Eksekusi Proyek Whoosh Ceroboh: China Buru-buru, Tak Ada Studi Mendalam

“Yang ingin diselidiki dalam kasus Whoosh ini adalah proses hukumnya, karena janggal kalau proyek B2B yang tujuannya keuntungan justru disebut tidak mencari untung,” kata Ferdinand.

Pernyataan itu langsung ditanggapi oleh politisi PSI, Bestari Barus.

Ia menilai pandangan PDIP justru menunjukkan partai tersebut tidak berpihak pada rakyat kecil.