Menkeu Purbaya dan Kiprahnya
Duduk Perkara Purbaya dan Hasan Nasbi Saling Jawab Kritik soal ‘Obok-Obok’ Kementerian Lain
Purbaya dan Hasan Nasbi adu jawaban persoalan pemerintahan, Menkeu diminta tak campuri urusan kementerian lain
Ringkasan Berita:
- Hasan Nasbi, eks Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menilai Menteri Keuangan Purbaya terlalu ikut campur persoalan kementerian lain
- Padahal, Purbaya hanya membahas persoalan penyerapan belanja anggaran yang hubungannya dengan upaya pertumbuhan ekonomi secara nasional
- Langkah Purbaya dikritik Hasan Nasbi, Menkeu juga diminta fokus pada program pemerintah agar berjalan efektif
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan eks Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Hasan Nasbi saling menjawab kritik persoalan pemerintahan.
Hasan Nasbi, dalam unggahan di kanal YouTube pribadinya pada Minggu (26/10/2025) lalu, meminta agar Purbaya menahan diri untuk tak menyampuri urusan kementerian lain.
Sebagai mantan "orang dalam" pemerintahan, Hasan Nasbi menilai langkah-langkah yang diambil Purbaya berpotensi memecah belah pemerintah.
Duduk Perkara
Selama menjabat, Purbaya telah memberikan beberapa gebrakan dan masukan bahkan lintas sektor.
Misalnya, Purbaya menarik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak terserap.
Langkah Purbaya ini tentu berdampak pada berbagai kementerian sebab MBG adalah program kolaborasi multisektoral yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
Kementerian dan lembaga itu antara lain Badan Gizi Nasional (BGN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (via jenjang pendidikan dasar dan menengah); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) dalam rangka pembangunan dapur dan fasilitas SPPG dalam rangka MBG; hingga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam konteks koordinasi dan intervensi gizi dan SDM.
Purbaya juga mendesak pembangunan kilang minyak ke PT Pertamina, anak usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, Purbaya juga mengungkapkan data subsidi LPG 3 kg mencapai 70 persen dari harga keekonomian yang kemudian pernyataannya disanggah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Masyarakat menilai langkah-langkah Purbaya ini bagian dari perbaikan sistem pemerintahan yang korup dan banyak akal-akalan.
Baca juga: Menkeu Purbaya Ancam Denda dan Blacklist Importir Baju Bekas
Namun, Hasan Nasbi menilai Purbaya harusnya tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan kementerian lain.
Menurutnya, hal ini justru akan memicu munculnya perspektif publik tentang pemerintahan yang tidak solid.
"Saya merasa beliau (Purbaya) harusnya sadar dan menahan diri untuk kemudian tidak saling silang sengketa dengan sesama pemerintah di ruang publik. Kalau mau silang sengketa di dalam saja. Kalau di luar nanti publik terhibur seolah-olah dukung kita (masyarakat), tapi dalam jangka waktu yang panjang publik akan merasa 'oh ini pemerintah gampang di pecah belah, pemerintah gampang diadu domba, gampang digergaji nih."
"Kenapa? suplay aja ke Pak Purbaya terus, interview aja ke Pak Purbaya terus. Hari ini si A kena setrum, besok si B kena sengat, besok si C kena bakar, besok si D kena setrap gitu. Kalau lama-lama dibiarkan seperti itu, pemerintah ini akan saling baku tikam satu-sama lain di depan publik," ungkap Hasan Nasbi dalam akun YouTubenya.
Hasan Nasbi pun meminta agar Purbaya berfokus pada program pemerintah berjalan dengan efektif.
 
							 
							 
							 
				
			 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
	
						        	 
	
						        	 
	
						        	 
	
						        	 
	
						        	 
											 
											 
											 
											 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.