Temui Koalisi Masyarakat Sipil, Kapolri: Polisi Ingin Jaga Ruang Demokrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa kegiatan dialog publik yang menghadirkan koalisi masyarakat sipil serta lembaga lainnya bertujuan menyerap langsung aspirasi, kritik dan saran demi kebaikan institusi Polri ke depannya. 

Kapolri menegaskan, segala masukan ataupun kritik akan diserap oleh Polri terutama hal yang bisa memperkuat dan menjaga ruang demokrasi Indonesia.

Diskusi itu mengusung tema penyampaian pendapat di muka umum hak dan kewajiban, tindakan anarkistis menjadi tanggung jawab hukum.

Baca juga: UU Tapera Dibatalkan, tapi ASN Serta TNI dan Polri Masih Wajib Bayar Iuran 

"Tentunya kami ingin mendengar langsung baik dari masyarakat Sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan," kata Sigit di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).

Sigit menyebut, kegiatan dialog ataupun diskusi bakal dilakukan terus ke depannya. Hal ini, kata Sigit penting dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, dengan harapan bisa menjadikan Polri sebagai institusi yang diharapkan dan dicintai masyarakat. 

"Karena ada peristiwa kerusuhan tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau-beliau bagaimana mengantisipasi solusi ke depannya dan bagaimana kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi baik dari sisi polri maupun juga teman-teman yang lain. Mungkin itu sebagai hal beberapa kesimpulan yang kita dapat," papar Sigit. 

Dengan adanya kegiatan ini, Sigit juga memastikan bahwa Polri akan terus berupaya melakukan transformasi reformasi serta beradaptasi dengan segala bentuk tantangan zaman yang ada. 

Baca juga: Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan Melainkan Bukti Inklusivitas Reformasi

"Ke depan tentu diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini tapi terus bisa berlanjut mungkin dalam pertemuan-pertemuan lain yang bersifat informal dan tentunya kami Polri terus akan berupaya untuk melakukan perbaikan melakukan transformasi reformasi, hal-hal yang memang harus kita lakukan sesuai dengan perkembangan zaman," tutup Sigit. 

Dalam diskusi tersebut turut mengundang 10 narasumber yaitu:

1. Prof. Dr. Franz Magnis Suseno (Guru Besar Filsafat STF Driyarkara)

2. Usman Hamid, S.H., M.Phil. (Direktur Amnesty Internasional Indonesia)

3. Rocky Gerung (Pengamat Politik)

4. M. Choirul Anam (Komisioner Kompolnas)

5. Ardi Manto Adi Putra (Direktur Imparsial)

6. Dimas Bagus Arya (Koordinator KontraS)

7. Muhammad Isnur (Ketua Umum YLBHI)

8. Julius Ibrani (Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI)

9. Al Araf (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative)

10. Iftitah Sari, S.H. (Sekjen / Manajer Program Institute For Criminal Justice Reform).