DPD RI Soroti Pentingnya Peran Daerah dan UMKM dalam Stimulus Ekonomi 8+4+5

Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menyambut baik peluncuran Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto.

Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 merupakan strategi komprehensif yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada September 2025 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja secara masif.

Angka “8+4+5” merujuk pada struktur program: delapan program akselerasi yang difokuskan pada pemulihan jangka pendek seperti magang bagi lulusan baru, bantuan pangan, insentif pajak, dan padat karya; empat program lanjutan yang memperpanjang insentif efektif seperti PPh final UMKM dan diskon iuran BPJS bagi pekerja informal; serta lima program penyerapan tenaga kerja yang menyasar sektor strategis seperti koperasi desa, kampung nelayan, revitalisasi tambak, modernisasi kapal, dan replanting perkebunan rakyat.

Dengan pendekatan yang menyentuh baik sisi konsumsi maupun produksi, paket ini tidak hanya memberi bantuan langsung, tetapi juga membangun fondasi ketahanan ekonomi nasional melalui penguatan SDM, deregulasi investasi, dan transformasi sektor informal.

Kebijakan ini dipandang sebagai langkah progresif yang menggabungkan stimulus fiskal dengan visi pembangunan jangka panjang.

Atas kebijakan ini, Fahira Idris menilai hal tersebut menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja baru, sekaligus memberi dukungan kepada kelompok pekerja dan pelaku usaha kecil.

“Harapan terbesar kita adalah efektivitas paket stimulus ini benar-benar menghadirkan dampak langsung dan berkelanjutan bagi rakyat. Ragam stimulus yang ditawarkan, mulai dari bantuan pangan, magang, padat karya, hingga penguatan UMKM, menandakan pemerintah berkomitmen hadir di sisi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi yang nyata,” ujar Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2026).

Menurut Fahira, keberhasilan program ini bergantung pada beberapa hal penting. Pertama adalah ketepatan sasaran berbasis data. Selama ini, persoalan klasik bantuan pemerintah muncul karena data penerima yang tidak sinkron.

Karena itu, pemutakhiran data terpadu lintas kementerian dan pemerintah daerah harus menjadi dasar agar manfaat program, baik berupa stimulus pangan, subsidi iuran, maupun padat karya, benar-benar sampai kepada pekerja informal dan UMKM yang membutuhkan.

Selain itu, program penciptaan kerja harus diarahkan pada keberlanjutan dan peningkatan produktivitas, bukan sekadar pekerjaan sementara.

Program magang, padat karya, hingga koperasi desa sebaiknya dirancang sebagai pintu masuk ke ekosistem kerja permanen.

Pemerintah, kata Fahira, dapat memastikan adanya keterhubungan dengan sektor industri lokal maupun koperasi sehingga pengalaman kerja tidak berhenti dalam beberapa bulan, melainkan berlanjut pada kesempatan kerja jangka panjang.

Fahira juga menekankan perlunya memperkuat peran daerah dan komunitas lokal. Berbagai program dalam paket 8+4+5, seperti revitalisasi tambak, modernisasi kapal nelayan, atau pengembangan perkebunan rakyat, hanya akan efektif jika melibatkan masyarakat lokal sebagai pengelola.

Koperasi desa serta kelompok tani dan nelayan harus ditempatkan sebagai motor penggerak, bukan sekadar penerima pasif proyek.