Hasil Rapat Kabinet Prabowo pasca Demo di Jakarta, Menhan: Presiden Tugaskan BIN Pantau Situasi

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mengumumkan hasil rapat kabinet Presiden RI Prabowo Subianto terkait perkembangan kondisi keamanan di Indonesia usai gelombang demonstrasi yang terjadi di pekan ini, Minggu (31/8/2025). 

Rapat kabinet kali ini digelar setelah rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di kawasan Gedung DPR Jakarta dan sejumlah wilayah di Indonesia dalam sepekan terakhir.

Gelombang demonstrasi diketahui terjadi sejak 25 Agustus 2025, berawal dari aksi 'Bubarkan DPR RI' di Jakarta.

Aksi tersebut, dipicu kemarahan publik terhadap pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR terkait gaji dan tunjangan DPR Rp50 juta, serta tuntutan reformasi lembaga legislatif.

Adapun puncak kemarahan terjadi pada 28 Agustus 2025, ketika Affan Kurniawan (21) pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat berada di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Imbasnya, terjadi aksi di sejumlah daerah hingga terjadi kericuhan. Termasuk di Solo, Jawa Tengah, dan Makassar, Sulawesi Selatan.

Kini, sejumlah pihak dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini, mengikuti rapat di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Termasuk Menteri Pertahanan, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam keterangannya, Sjafrie Sjamsoeddin membeberkan bahwa Presiden terus memantau perkembangan aksi demo di sejumlah daerah. 

"Presiden saat ini, berada di Tanah Air dan terus memantau perkembangan-perkembangan yang ada di wilayah nasional kita, khususnya di Ibu Kota, Jakarta."

"Dalam kaitan stabilitas nasional, memberi penekanan kepada kepolisian negara RI dan Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan," ucapnya, Minggu malam. 

Baca juga: Menhan Sjafrie Sebut TNI-Polri Wajib Lindungi Rumah Pejabat dan Aset Negara Dari Perusakan

Kemudian, Presiden disebut telah menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas pelanggar hukum.

"Dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan baik yang dimiliki secara individu, pribadi, dan pejabat, serta institusi negara, beliau telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap penegakan hukum," lanjut Sjafrie didampingi Kapolri dan Panglima TNI saat konferensi pers. 

Sjafrie menambahkan, Presiden telah memberikan penegasan agar semua tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik dalam bentuk kerusakan benda fasilitas umum dan harta milik pribadi supaya dilakukan penindakan tegas dan secara hukum.

"Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarah yang memasuki wilayah pribadi maupun institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman," jelas Jenderal TNI purnawirawan itu.