PGI Sindir Legislator DPR: Jangan Bungkam Suara Rakyat, Politisi Harus Berani Berubah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi massa yang berlangsung di depan Gedung DPR pada 28 Agustus 2025 menuai perhatian dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacklevyn Manuputty. 

Massa aksi menuntut penghapusan fasilitas tunjangan rumah dinas anggota DPR yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

Manuputty menyampaikan keprihatinan atas dinamika yang terjadi di lapangan. 

Menurutnya, gesekan yang kerap muncul dalam aksi massa justru lebih banyak melibatkan aparat dan masyarakat, sementara para politisi terkesan luput dari tanggung jawab.

“Para politisi berulah, aparat dan masyarakat berhadap-hadapan lalu menjadi korban. Dan seperti biasanya, kebanyakan politisi tampil dengan cengengesan di depan kamera dan mikrofon, memberi sambutan lalu melupakan,” ungkap Manuputty dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).

Ia menegaskan, membangun bangsa tidak bisa dilakukan dengan menekan aspirasi rakyat. 

Sebaliknya, suara publik yang tersalurkan dalam aksi massa harus dipahami sebagai dorongan refleksi dan perubahan.

“Bangsa ini harus dibangun bukan dengan represi tetapi refleksi. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keberanian untuk berubah. Suara rakyat bukan untuk dibungkam, tetapi untuk didengar, dipahami dan dijadikan arah,” ucapnya.

Lebih jauh, Manuputty mengingatkan agar politisi tidak salah membaca situasi dengan menjadikan kemarahan rakyat sebagai alat politik. 

Dia menilai keresahan publik berakar dari janji yang tak ditepati, kebijakan yang dianggap melukai, serta kepemimpinan yang kurang hadir.

“Semoga para politisi tidak menafsirkan kemarahan rakyat sebagai alat politik. Jangan pura-pura lupa, kemarahan rakyat bukan datang dari ruang kosong. Ia lahir dari janji-janji yang dikhianati, dari kebijakan yang menyakiti, dari kepemimpinan yang abai. Jangan mempolitisir luka yang kalian torehkan,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut hadir di tengah desakan masyarakat agar DPR lebih transparan dan akuntabel, khususnya dalam penggunaan anggaran dan pemberian fasilitas, sehingga sejalan dengan realitas kehidupan rakyat.