Golkar Minta Kadernya yang Jabat Anggota DPRD Berhenti Bebani Rakyat: Harus Selaras Program Presiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji mengingatkan kepada seluruh jajaran kadernya yang menduduki kursi DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk tidak membebani masyarakat.

Salah satunya, seperti mendukung menaikkan pajak daerah.

Sebab, dia menilai situasi ekonomi saat ini tidak menentu akibat dampak global.

Hal itu disampaikan Sarmuji saat menjelaskan soal salah satu materi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Anggota Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia Partai Golkar Tahun 2025.

Dimana, saat ini pihaknya akan mencari pemateri dan formulasi yang tepat untuk melatih kader Golkar agar terampil menerima aspirasi dari masyarakat. 

“Upgrading dan bimbingan teknis ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi merupakan langkah strategis Partai Golkar untuk memperkuat kapasitas kader di legislatif daerah. Kami ingin seluruh anggota DPRD dari Partai Golkar memahami dengan baik arah dan prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” kata Sarmuji di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

“Serta memformulasikan dalam bentuk kebijakan dan keterampilan untuk mendukung kemandirian fiskal di masing-masing daerah,” sambungnya.

Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini menjelaskan, kemandirian yang dibangun ini dalam bentuk tidak menaikkan pajak daerah.

“Itu yang kita maksud, yang kita maksud dengan tidak membebani itu salah satunya tidak harus melulu menaikkan pajak daerah,” jelas Sarmuji.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI itu mengatakan, pihaknya ingin mendorong agar perekonomian bisa berkembang sehingga penerimaan daerah meningkat. 

Sarmuji menuturkan, rencananya, Bimtek untuk DPRD dari Partai Golkar ini akan digelar dalam 30 gelombang. 

Adapun, tema Bimtek ini adalah ‘Peningkatan Profesionalitas Anggota Fraksi Partai Golkar dalam Menjalankan Peran, Tugas, dan Fungsinya’.

Menurut Sarmuji, kegiatan itu cukup penting agar kader-kadernya bisa mengolah aspirasi masyarakat menjadi kebijakan politik di parlemen. 

Selain materi soal kebijakan, para anggota DPRD Golkar akan dibekali dengan keterampilan teknis, wawasan politik, hingga strategi komunikasi publik agar semakin siap menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

Baca juga: Golkar Belum Bahas Posisi Setya Novanto di Partai, Sekjen Sarmuji: Biarkan Beliau Menikmati Hidup

“Program kerja pemerintahan pusat harus mendapatkan dukungan penuh dari daerah. Anggota DPRD adalah penghubung utama antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah,” tandasnya.