Bahlil Tegaskan Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah harus memiliki peran besar dalam pengelolaan tambang dan proses hilirisasi. Ia menilai, manfaat ekonomi dan hilirisasi seharusnya dirasakan secara adil oleh masyarakat di daerah penghasil. 

“Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” ungkap Bahlil dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 yang digelar Lemhannas, di Jakarta, Selasa (24/6/2025) lalu.

Bahlil menambahkan, hilirisasi yang berkeadilan adalah wujud konkret dari semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mendorong sinergi antara investor, pemerintah pusat dan daerah, serta pengusaha dan masyarakat agar dampak ekonomi dari sektor pertambangan dapat dirasakan secara merata, tidak hanya di tingkat nasional. 

Baca juga: Transisi Energi Prorakyat dan Ramah Lingkungan, ESDM Perluas Program PLTSa, Biogas, dan Biomassa

Sebagai contoh, Bahlil menyebut keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ekonomi kedua daerah tersebut mencapai 20 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 6 persen.

“Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP kita masuk 10 besar pada 2045,” ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan peta jalan hilirisasi pascatambang. Peta jalan tersebut akan mencakup rencana pembangunan industri baru setelah masa tambang berakhir, agar ekonomi daerah tetap tumbuh berkelanjutan tanpa bergantung pada eksploitasi sumber daya alam semata.

Baca juga: Menteri ESDM Dorong E10, Dinilai Sebagai Langkah Strategis Menuju Kemandirian Energi Nasional