Fraud Berbasis AI Melonjak, Industri Pembayaran Digital Didorong Perkuat Sistem Keamanan

Ringkasan Berita:

• Kejahatan siber di sektor jasa keuangan dengan memanfaatkan kecanggihan kecerdasan buatan (AI) kini semakin meningkat, didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital.
• Para pelaku fraud memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk melancarkan aksinya dengan lebih canggih dan sulit terdeteksi.
• Kesiapan industri dalam memperkuat keamanan transaksi digital dalam mengantisipasi serangan fraud menjadi sangat krusial.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejahatan siber di sektor jasa keuangan dengan memanfaatkan kecanggihan kecerdasan buatan (AI) kini semakin meningkat. Lonjakan fraud ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital yang mendorong masyarakat memanfaatkannya untuk berbagai transaksi keuangan.

Mengutip data Bank Indonesia, transaksi pembayaran digital mencapai 14,82 miliar transaksi pada kuartal 1 2026 naik 37,69 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Para pelaku fraud memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk melancarkan aksinya dengan lebih canggih dan sulit terdeteksi.

Baca juga: Istana: Serangan Siber Menyasar Institusi Pemerintahan Sampai Layanan Publik

Selama tahun 2025 terdapat 5,2 miliar trafik internet yang berpotensi menjadi jalur serangan siber dengan 94 persen di antaranya merupakan malware dengan risiko tinggi bertransformasi menjadi serangan ransomware, berdasarkan data BSSN.

Wakil Ketua Umum II AFTECH Budi Gandasoebrata mengatakan, keamanan, ketahanan infrastruktur, dan manajemen risiko merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pembayaran yang sehat dan sustainable.

 “Industri tidak lagi hanya dituntut untuk tumbuh cepat tetapi juga harus tumbuh resilient. Dan dalam konteks tersebut, Fraud Detection System atau FDS saat ini bukan lagi sekadar fitur pendukung, melainkan infrastruktur krusial bagi industri keuangan digital,” ungkap Budi saat jadi pembicara di acara diskusi bertajuk “Protection in Action: Strengthening Fraud Resilience Across Ecosystem” di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) dengan didukung BPC.

Kepala Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tri Herdianto menilai, tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri di sektor jasa keuangan semakin kompleks. 

“Perkembangan transaksi digital di Indonesia menunjukan peningkatan yang signifikan didorong oleh semakin luasnya penggunaan e-wallet, termasuk QRIS. Peningkatan yang signifikan ini tentu dibarengi dengan ancaman yang makin kompleks, baik dari sisi metode maupun skala," kata Tri Hedianto.

Menurutnya, kesiapan industri dalam memperkuat keamanan transaksi digital saat ini menjadi sangat krusial.

"Kita harus memahami bahwa fraud resilience bukan lagi sekadar isu teknis atau teknologi, melainkan pilar utama dalam menjaga trust dari masyarakat dan memastikan keberlanjutan bisnis di sektor jasa keuangan," ujarnya.

Karena itu diperlukan kolabarasi dari seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan digital karena perlindungan konsumen dan ketahanan terhadap fraud merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Direktur UtamaJalin, Ario Tejo Bayu Aji menekankan pentingnya respons kolektif terhadap ancaman yang terus berkembang.

Dia mengatakan, lanskap ancaman yang kini mengintai platform pembayaran digital menuntut pendekatan keamanan yang bersifat kolektif melalui penguatan shared services & infrastructure di bidang fraud management.