Pemerintah Diminta Bentuk Badan Pengendali Elpiji Subsidi Pasca-Lebaran

Ringkasan Berita:

• Pemerintah diminta membentuk Badan Pengendali LPG Subsidi pasca Lebaran untuk mengantisipasi ketidakpastian pasar minyak mentah dunia karena konflik Timur Tengah.
• Ketua DPP Projo bidang Pertahanan dan Kajian Strategis, Abi Rekso, menilai ketergantungan impor LPG sangat tinggi sehingga diperlukan terobosan strategis.
• Tujuan badan ini untuk memastikan LPG bersubsidi tepat sasaran bagi masyarakat rentan dan UMKM.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketegangan di Timur Tengah mengancam pasokan minyak mentah dunia. Keputusan Iran menutup Selat Hormuz membuat harga minyak mentah meroket.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pasokan LPG aman hingga hari raya Idul Fitri. Indonesia melakukan impor LPG 70 sampai 75 persen dari kebutuhan total kebutuhan LPG 9 juta ton per tahun.

"Nah yang kita impor dari Middle East itu Badalah crude-nya. Jadi minyak mentahnya itu 20 persen memang dari Middle East. Sisanya kita dapat dari Angola, Nigeria, Brasil kemudian sebagian Amerika, sebagian dari Malaysia," papar Bahlil dalam sidang kabinet di hadapan Presiden Prabowo, belum lama ini.

Merespons hal itu Abi Rekso Ketua DPP Projo bidang Pertahanan dan Kajian Strategis, menyatakan impor LPG 70 sampai 80 persen menunjukan tingginya ketergantungan konsumsi LPG domestik terhadap pasar minyak mentah dunia.

Dia mengusulkan agar pemerintah melakukan terobosan strategis untuk menjaga pasokan LPG dalam negeri.

”Kita jangan terjebak pada angka bahwa suplai dari Hormuz hanya 20 persen terhadap kebutuhan nasional. Kita belum bisa intervensi pasar minyak mentah dunia, maka yang bisa lakukan adalah meregulasi konsumsi LPG tepat guna dan tepat sasaran. Saya mengusulkan agar pemerintah segera membentuk Badan Pengendalian LPG Bersubsidi.” ujarnya, Rabu (18/3/2026).

Abi Rekso memaparkan bahwa ketika terjadi kelangkaan LPG itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada pemerintah. Karena hampir banyak negara juga mengalami hal ini.

Baca juga: Penjualan Elpiji 3 Kg Akan Dibikin Satu Harga, Pembeli Wajib Tunjukkan KTP

Menurutnya, negara punya tanggung jawab bahwa barang bersubsidi harus sampai kepada masyarakat rentan, sebagaimana mandatori UUD 1945.

”Mungkin Badan Pengendalian LPG Bersubsidi ini berdiri secara Ad Hoc berdasarkan Peraturan Presiden. Menteri ESDM sebagai ketua pelaksana, dengan melibatkan Pertamina, TNI-POLRI, Kepala Daerah dan Jaringan Masyarakat Sipil. Ini bukan bagi-bagi LPG Subsidi ya, badan ini memastikan kaum rentan dan UMKM tetap terjaga pasokan kebutuhan LPG. Karena BPH-Migas kan tidak bekerja seperti itu.” jelas Ketua DPP Projo

Menurutnya, usulan ini perlu dipertimbangkan karena selain LPG Bersubsidi tidak tepat sasaran, dengan deviasi sebesar 55 persen lebih penerima adalah orang mampu. Di samping itu juga, perlu adanya aturan yang jelas dalam tata kelola LPG Bersubsidi.

Ancaman Serius Ketersediaan Gas LPG di Dapur

Sebelumnya, pengamat energi Dr. Kurtubi memperingatkan, eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran mengancam stabilitas energi Indonesia.

Meskipun harga minyak dunia sempat melandai di kisaran 80-85 Dolar AS per barel setelah lonjakan tajam, risiko krisis tetap nyata.

Kerentanan ini dipicu oleh rendahnya produksi minyak domestik yang tidak mampu mencukupi kebutuhan nasional, sehingga Indonesia sangat bergantung pada dinamika global.

Ancaman paling krusial terletak pada potensi penutupan Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama perdagangan minyak dunia.

Baca juga: Bahlil Bilang Purbaya Salah Data soal Harga Elpiji 3 Kilogram

Jika jalur ini terganggu, pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas LPG ke Indonesia akan terhambat secara drastis.

Situasi ini, menurut Kurtubi, sangat berbahaya mengingat masyarakat telah beralih sepenuhnya dari kayu bakar ke LPG untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga kelangkaan pasokan dapat memicu gejolak sosial yang luas.