Temui Menteri Hukum Andi Agtas, CISAC Dukung Transparansi Royalti di Indonesia

Ringkasan Berita:

• Delegasi CISAC bertemu Menterian Hukum RI Supratman Andi Agtas di Jakarta.
• CISAC menyatakan siap membantu Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Hukum (Kemenkum) dalam mengawal regulasi, khususnya terkait dengan hak cipta.
• Indonesia ingin memastikan aturan internasional tidak hanya menguntungkan negara maju dan platform global. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Direktur Regional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) untuk Asia Pasifik, Benjamin Ng. di Ruang Kerja Menkum, Jakarta, Senin (03/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut CISAC menyatakan siap membantu Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Hukum (Kemenkum) dalam mengawal regulasi, khususnya terkait dengan hak cipta dan menerapkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan royalti.

Menteri Hukum menegaskan bahwa pihaknya sejalan dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan royalti internasional. "'Namun masalah tata kelola royalti di Indonesia masih banyak trush issue. Ini yang akan kita benahi," katanya.

Prinsipnya, kata Menteri, LMK harus menyerahkan data hasil collecting royalti dan distribusi kepada pihak pemilik hak cipta dan pihak terkait sehingga tidak ada lagi komplain seperti yang terjadi sebelumnya.

Direktur Regional Asia Pacific CISAC, Benyamin mengatakan Indonesia memiliki peran yang penting di ASEAN, memiliki banyak talenta dalam dunia seni. Mewakili President CISAC, pihaknya membuka peluang kerja sama kedepannya untuk menciptakan ekosistem musik dan digital yang lebih baik di masa yang akan datang.

“CISAC hadir untuk memberikan pandangan, best practice, dan pengalaman kami sebelumnya untuk dapat dipertimbangkan oleh Menteri Hukum bersama dengan Tim,” ujar Benjamin di Ruang Kerja Menkum, Jakarta, Senin (03/11/2025).

Direktur Regional CISAC menjelaskan, pihaknya memiliki banyak agenda di Indonesia, tapi salah satu yang paling penting adalah membawa musik Indonesia mendunia.

“Indonesia memiliki talenta seni luar biasa. CISAC siap bekerja sama untuk memperkuat ekosistem musik dan digital Indonesia, dan menegaskan bahwa CISAC tidak memiliki hambatan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia maupun LMK,” ungkap Ben.

Direktur Regional CISAC mengatakan, besar harapan CISAC agar Indonesia memiliki aturan yang kuat terkait dengan hak cipta, terutama legislasi resell rights, yang mendorong Indonesia bisa menjadi IP HUB di regional.

Selain itu, isu tentang Artificial Intelligence (AI) dan Teknologi juga menjadi isu penting yang harus difikirkan dalam meyusun revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta di Indonesia.

Baca juga: Menkum Apresiasi Spotify atas Komitmen Royalti yang Transparan dan Adil

“Isu AI dan Teknologi jangan sampai terabaikan atau dikesampingkan,” ucapnya.

Menkum Supratman menyatakan, pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam menyusun UU Hak Cipta, dan menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekosistem hak cipta nasional, yang sejalan dengan fokus Presiden RI Prabowo Subianto pada reformasi birokrasi, penataan regulasi, dan transformasi digital nasional.

“Perlindungan hak cipta, distribusi digital, fair monetization, dan transparansi tata kelola royalti adalah isu mendesak. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kami menegakkan integritas dan transparansi sebagai pondasi untuk memerangi korupsi dan memperkuat sistem kreatif Indonesia,” tegas Supratman.

Kemudian Menkum menjelaskan usulan Protokol Jakarta. Protokol Jakarta merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan keadilan ekonomi kreatif global.

Baca juga: Ide dari Indonesia, Pengelolaan Royalti Global Diusulkan Masuk Agenda Internasional WIPO