Kemenperin Sebut Banjir Impor Tekstil Lebih Banyak Terjadi di Hilir, Ini Biang Keroknya

Ringkasan Berita:

• Fenomena banjir impor yang terjadi belakangan ini lebih banyak dialami pada produk hilir industri TPT, terutama pada industri garmen
• Di bagian hulu, industri tekstil nasional disebut masih membutuhkan pasokan impor bahan baku untuk meningkatkan daya saing
• Banjir impor ini memang memberikan tekanan, terutama bagi industri hulu yang selama ini menopang pasokan benang dan kain lokal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap bahwa banjir impor produk tekstil banyak dialami di bagian hilir industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Biro Hubungan Masyarakat Kemenperin Alexandra Arri Cahyani mengatakan terjadi peningkatan volume impor produk tekstil yang signifikan terutama impor produk tekstil hilir yang melebih kebutuhan pasar domestik.

Sehingga, kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai banjir impor.

Baca juga: Menperin Agus Gumiwang Siap Berantas Mafia Tekstil di Lingkungan Kemenperin

"Fenomena banjir impor yang terjadi belakangan ini lebih banyak dialami pada produk hilir industri TPT, terutama pada industri garmen," kata Alexandra dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/11/2025).

Sementara itu, di bagian hulu, industri tekstil nasional disebut masih membutuhkan pasokan impor bahan baku untuk meningkatkan daya saing dan menjaga keberlanjutan rantai pasok
industri hilir.

Adapun untuk banjir impor di bagian hilir industri TPT disebut Alexandra akibat dari sejumlah faktor.

Di antaranya adalah pergeseran pola perdagangan global, penurunan biaya logistik internasional, serta relaksasi kebijakan impor di beberapa negara mitra.

Alexandra menyebut dampak dari kondisi ini dirasakan langsung oleh pelaku industri tekstil dalam negeri, yang menghadapi tekanan pada harga jual dan penyerapan produksi.

"Banjir impor ini memang memberikan tekanan, terutama bagi industri hulu yang selama ini menopang pasokan benang dan kain lokal," ujar Alexandra.

"Untuk itu, Kemenperin bersama kementerian dan lembaga terkait segera melakukan langkah pengendalian agar industri nasional tetap terlindungi,” jelasnya.

Kemenperin pun mendukung penuh pernyataan Menteri Keuangan yang menegaskan akan memberantas mafia impor tekstil ilegal.

Baca juga: Industri Tekstil dan Garmen Hadapi Tekanan Berat, AGTI Minta Pemerintah Seimbangkan Kebijakan

Langkah tersebut, kata Alexandra, sangat positif dan sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi industri dalam negeri.

Oleh karena itu, Kemenperin disebut konsisten menjalankan program yang berfokus pada penguatan kapasitas industri dalam negeri.

Program-program itu seperti restrukturisasi mesin dan peralatan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta percepatan implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor TPT.